Bappeda Pemko Medan

Menu

Author: Bappeda Pemko Medan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kota Medan Tahun 2023

 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI BAPPEDA KOTA MEDAN TAHUN 2023

 

Monitoring dan Evaluasi (M&E) atau di Indonesia dikenal dengan MONEV digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan, serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

 

Secara definitif, monitoring atau pemantauan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengamati dan/atau mencermati secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dari tiap-tiap intervensinya.

 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kota Medan Tahun 2023 dapat didownload pada link berikut ini.

 

Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Kota Medan

 

Survei Kepuasan Masyarakat

 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing. Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Kota Medan dapat di download pada link dibawah ini.
 
Indeks Kepuasan Masyarakat Bappeda Kota Medan Triwulan I Tahun 2023
 
Published
Categorized as PPID

Survey Kepuasan Masyarakat

 

 

Published
Categorized as Umum

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Medan Tahun 2023

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA MEDAN
TAHUN 2023

 

 

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

 

Setiap instansi pemerintah pasti membuat indikator kinerja utama karena ada tujuannya. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut adalah:

 

  • Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.
  • Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Medan Tahun 2023 dapat didownload disini

 

Published
Categorized as IKU

Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2022

 

 

 

Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2022

 

LAKIP  adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

 

Lakip Bappeda Kota Medan Tahun 2022 dapat didownload disini

Published
Categorized as Lakip

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

  1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
  4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat didownload perjanjian kinerja 2023

 

Standard Pelayanan Publik Bappeda Kota Medan

 

 

STANDARD PELAYANAN PUBLIK BAPPEDA KOTA MEDAN

 

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu tolak yang berfungsi sebagai pedoman dan juga sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan. Standard Pelayanan Publik juga merupakan janji penyelenggara kepada masyarakat terkait kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang cepat, tegas, adil, mudah, dan berkualitas. 

 

Standard Pelayanan ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat. Di samping itu, dengan adanya standard pelayanan publik, dapat meminimalisir terjadinya kecurangan – kecurangan didalam proses administrasi dengan masyarakat seperti pungutan liar, penundaan proses administrasi, dan tindakan lainnya yang dapat memicu korupsi. Dengan adanya Standard Pelayanan Publik ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada.

 

Dokumen Standard Pelayanan Publik Bappeda Kota Medan dapat didownload disini

 

 

Published
Categorized as PPID

Pelaksanaan Forum OPD Kota Medan

 

 

 

Pelaksanaan Forum OPD Kota Medan

 

Pada Senin, 06 Maret 2023 Bappeda Kota Medan baru saja menyelesaikan kegiatan Forum Perangkat Daerah. Kegiatan dilaksanakan Selama 1 (Satu) Hari di Hotel Arya Duta Kota Medan. Forum Perangkat daerah ini merupakan kegiatan tahunan Bappeda yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran untuk Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

 

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini dihadiri oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan total jumlah peserta ± 150 Orang yang berasal dari perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta stakeholder dari masing-masing bidang sektoral.

 

Forum Perangkat Daerah ini diawali dengan kata sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Bappeda Kota Medan. Kepala Bappeda Kota Medan, Bapak Benny Iskandar, ST, MT menyebutkan “Forum Perangkat Daerah ini merupakan Amanat Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 yang mana disebutkan dalam Pasal 117 Ayat 1 bahwa Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing – masing Kepala Bidang (kabid). Masing – masing kabid melakukan paparan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab antara Perangkat daerah dengan kabid – kabid bidang.

 

Coaching Clinic Penggunaan Modul Forum OPD di Aplikasi E-Devplan

 

Coaching Clinic Penggunaan Modul Forum OPD di Aplikasi
E-Devplan

 

Jum’at, 10 Februari 2023 telah dilaksanakannya pemaparan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai modul Forum OPD yang ada di Aplikasi E – Devplan, aplikasi perencanaan milik Bappeda Kota Medan. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bappeda dan dihadiri oleh perwakilan dari masing – masing Perangkat Daerah.

 

Modul forum OPD merupakan bagian dari modul E – Musrenbang yang berada di aplikasi E – Devplan. Forum OPD ini berfungsi untuk menampilkan usulan – usulan yang masuk dari Musrenbang Kelurahan dan kemudian akan dipetakan berdasarkan pada perangkat daerah yang berkaitan mengenai usulan tersebut. Usulan – usulan yang sudah dipetakan tersebut kemudian akan dilakukan proses verifikasi berdasarkan pada kebutuhan pembangunan Kota Medan.

 

Dengan diadakannya coaching clinic ini dapat membantu para perangkat daerah untuk dapat mempermudah serta mempercepat proses verifikasi usulan – usulan sehingga dapat ditentukan strategi serta arah kebijakan demi memperlancar proses pembangunan Kota Medan.

 

 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kota Medan Tahun 2022

 

 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI BAPPEDA KOTA MEDAN TAHUN 2022

 

 

Monitoring dan Evaluasi (M&E) atau di Indonesia dikenal dengan MONEV digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan, serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

 

 

Secara definitif, monitoring atau pemantauan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengamati dan/atau mencermati secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dari tiap-tiap intervensinya.

 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kota Medan dapat didownload pada link berikut ini.